Rp 15 Trilyun dan Pandangan Negarawan Inul
Selama masih banyak rakyat melarat, money talks...
, demikian ungkapan teman yang bekerja di LPEM-UI. Salah seorang kolega dia pernah
menanyai sopir taksi di Jakarta tentang partai yang akan dipilih nanti,
dengan lugas si sopir menyebutkan salah satu partai, "Karena mereka
sudah membagi 500 ribu rupiah dan beras per keluarga, serta mengaspal
jalan raya di kampung kami." Saya ingat janji-janji kampanye yang selalu
mewarnai partai yang berkuasa zaman Orde Baru dan memang kebetulan salah
satu tokoh utama partai tersebut "anak emas" Orde Baru.
Tapi, pertanyaan serius yang perlu dikemukakan dan ditengarai oleh teman di LPEM-UI tersebut: bagaimana sebenarya aliran dana (atau cash flow) selama kampanye ini? Partai-partai besar mengucurkan dana luar biasa, nilainya diduga sudah trilyunan rupiah. Dari mana dana itu sekarang diperoleh atau nantinya akan diganti? Apakah jika mereka berkuasa (lagi) tidak akan cenderung menggunakan cara-cara kotor untuk mendapatkan ganti dana selama kampanye ini?
Tempo Interaktif menurunkan laporan utama Ingar-Bingar Dana Kampanye dan diduga menyedot sekitar Rp 10-15 trilyun. Jumlah yang memadai apabila dapat membawa Indonesia ke arah yang baik, dan luar biasa mubazir seandainya hanya habis untuk periode pertama perhelatan nasional ini.
Sedemikian besarnya, sampai Inul Daratista tidak bisa tidur memikirkan
tawaran terakhir yang datang kepadanya: Rp 30 milyar, dari salah satu
partai besar! Namun inilah "pandangan negarawan" versi Inul: dia menolak
dengan alasan, Penggemar saya datang dari berbagai unsur.

uhmm.. inul for president??? ^_^
500rb per keluarga dan mengaspal jalan... well, sebandinglah dengan triliunan dana yang akan dikeruk oleh mereka kalo seandainya nanti memegang pemerintahan lagi...
ternyata benar, pendidikan harus jadi prioritas utama negara kita =(. udah pada ilang logika over duit semua.
Udah ada belum sih UU transparansi dana kampanye?
Menurut tulisan di Tempo tersebut, terdapat sejumlah aturan (kurang pasti apakah sudah menjadi UU) tentang perolehan dan pemakaian dana kampanye. Contohnya batas maksimal donasi dan batas maksimal pemakaian untuk media. Harusnya pun rekening partai juga diaudit.
Namun demikianlah... KPU tidak punya kekuatan menghadapi partai gede, dan hanya beberapa partai yang sudah melaporkan rekeneningnya.
Wow, duit yang fantastis besarnya :O