Promises, promises, come no other day...

| | Comments (2)

Lupa itu manusiawi, katanya. Selalu bisa dimaafkan. Kalau tidak pernah lupa, bukan manusia. Cuma gajah yang bisa begitu. Nah. Kalau asumsi dasarnya begitu, apakah benar penguasa industri menciptakan teknologi organizer untuk mereduksi kemanusiawian (ada nggak sih di KUBI kata terakhir itu?)?

Catatan kaki "tapi ga janji ya" itu udah basi banget, 80-an. Kecenderungan masakini dari melupakan janji ketemuan tanpa rasa bersalah adalah katakan pada menit terakhir kamu ngantuk (satu lagi hal manusiawi yang selalu bisa dimaafkan), masih kerja atau ada kerja tambahan, atau coba alihkan topik ingkar janji ke semua hal-hal sial yang kamu alami hari ini. Nggak ada yang bete, kamu malah dapat simpati! Everybody is happy.

Yang barusan cuma berlaku buat teman, pacar dan anggota keluarga, aja sih. Kalau janjinya ke anak buah, atau siapa lah yang posisi tawar menawarnya lebih lemah, lebih nggak repot. Diamkan saja, entar juga mereka lupa. Kalau pun mereka ingat, trus nanya, sangkal aja. Pake mendelik lebih efektif.

Muak kebanyakan didelikin (KUBI, kamu nyelip di mana?), bisa dimaafkan ketika lebih banyak orang yang milih golput. Kata survei sih 20 persen dari 40 juta pemilih. Mungkin lebih banyak. Sapa tau udah daftar jadi pemilih tapi trus ga nyoblos.

But some of Jakartans said: Enough is enough. If you want our votes, then all your promises have to be delivered. Mereka 'membuat' empat anggota DPRD yang ikutan pemilu lagi untuk menandatangani Kontrak Sosial di atas kertas bermeterai. Tidak boleh terima 'amplop' dan ambil tindakan kalau teman yang lain menerima 'amplop', tidak membuat peraturan yang melanggar HAM, tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk menggusur rakyat dan bekerja hanya untuk kepentingan orang banyak, bukan partai masing-masing.

Kontrak sosial memang teori lama. Idenya sih berdasarkan asumsi bahwa manusia adalah makhluk egois yang serakah. Thomas Hobbes mengatakan begitu. Gua hajar lu! Tapi gua ga mau dong dihajar... begitu contohnya. Dalam interaksi sosial mesti ada aturan main. Termasuk antara pemerintah dengan yang memberikan kewenangan untuk memerintah, yaitu masyarakat. Bentuk paling tinggi ya undang-undang. Siapa pembuat undang-undang? Kalau di negara kita DPR, DPRD, dibantu oleh pemerintah. Siapa mereka? Masih makhluk egois yang serakah.

Segelintir penduduk Jakarta ini mengembalikan 'kontrak sosial' pada bentuk asalnya. Luar biasa bila jumlah mereka bertambah. Luar biasa bila semua orang berkata: Eh, lu bisa gua tuntut kalo gua ga bisa mandi air bersih. 'Pan lu udah janji mau nyediain kalo partai lu menang.

If that really happen, who will have the last laugh? Someone who took my KUBI away, I reckon.

catatan: KUBI = Kamus Umum Bahasa Indonesia

2 Comments

enda said:

Yap bikin kontrak berkekuatan hukum aja yg isinya list janji partai atau caleg.

Kalo ngelanggar minimal ada kekuatan hukum heheh

avianto said:

ah males. ntar dilepasin lagi kalo naik banding ke tingkat Mahkamah Agung...
Hukum? hehehe. sori kalo pesimis.

About this Entry

This page contains a single entry by published on March 20, 2004 3:24 PM.

The name is also effort was the previous entry in this blog.

Panduan Menentukan Partai Pilihan is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Powered by Movable Type 4.01