Koalisi, siapa sudi ?

| | Comments (3)

Setelah pemilihan Presiden tahap pertama berakhir, saatnya bersiap-siap menghadapi pemilu tahap kedua. Pesertanya adalah dua kandidat yang memperoleh suara terbanyak. Yang paling ramai diperbincangkan adalah soal siapa berkoalisi dengan siapa. Padahal sudah banyak kajian yang dilakukan bahwa koalisi, yang berlangsung di tingkat elit partai ternyata tidak diikuti oleh para pemilih.

Yang menarik adalah, kalau menjelang pemilu Presiden kemarin Nahdlatul Ulama [NU] menjadi 'rebutan' karena memiliki massa terbesar. Sekarang keadaan berbalik, Golkar menjadi incaran. Selain karena kandidat mereka hampir pasti tidak lolos ke putaran kedua, jumlah pemilih mereka juga termasuk yang besar [peringkat pertama pemilu legislatif]. Sebagaimana pernah diposting di sini, saatnya kita melihat apakah janji yang terekam itu bermanfaat atau tidak.

Suami Megawati Sukarnoputri, Taufik Kiemas dikabarkan sering 'bertemu' Akbar Tandjung yang Ketua Umum Partai Golkar. Sementara sang istri yang merupakan calon Presiden dari PDIP dikabarkan bertemu dengan Akbar Tandjung di Bali. Tinggal kita tunggu saja apakah Sutjipto masih ingat ucapannya atau tidak. Buat pemilih, sekaranglah saatnya melihat kenyataan dari kalimat yang mengatakan "Dalam politik tidak ada teman atau lawan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi".

3 Comments

enda said:

kalo kata gue sih, pendukung golkar nanti bakal merasa "bebas" krn ga ada lagi calon dari golkarnya sendiri. jadi ga akan ngikut garis keputusan partai hehe

samin said:

Koalisi Rakyat Tumbuhkan Otoritarianisme


JAKARTA (Suara Karya): Pengamat politik dari LIPI Syamsuddin Harris berpendapat, terminologi koalisi rakyat tidak dikenal dalam politik dan bisa dicermati dari penjelasan penggagasnya. Terminologi itu kemungkinan menjadi benih baru tumbuhnya otoritarianisme di pemerintahan.

"Koalisi rakyat bisa berpeluang ke arah yang tidak demokratis atau bahkan cenderung otoriterianisme karena kita tidak memiliki mekanisme politik yang memungkinkan bagi rakyat untuk mendukung presiden dalam menghadapi DPR," katanya dalam diskusi Dialektika Demokrasi di press room DPR/MPR Jakarta, Jumat (20/8).

Menurut dia, tidak ada mekanisme politik yang mengatur dukungan rakyat ke presiden dalam rangka menghadapi parlemen. Itu, ujarnya, bukan persoalan yang mudah untuk diselesaikan, kecuali ada mekanisme referendum.

Dalam diskusi bertema Masa Depan Koalisi itu, selain Syamsudin Haris, hadir Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) Mohammad Hatta, Wakil Sekjen DPP PDIP Pramono Anung, dan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Sutan Batoeghana

Hal senada ditegaskan Ketua Fraksi Partai Golkar, Mohammad Hatta. Menurut dia, pemahaman tentang koalisi rakyat adalah keliru, karena mengesankan tidak perlunya partai politik. Padahal, jelasnya, dalam demokrasi partai politik adalah pilarnya.

Hatta menilai, persepsi tentang koalisi dengan rakyat lebih merupakan sikap arogansi sekaligus kegagalan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla membangun komunikasi politik dengan partai-partai politik.

"Sinyalemen koalisi rakyat bisa dinilai sebagai benih-benih otoritarianisme baru. Menafikan partai politik adalah sikap yang bertentangan dengan demokrasi. Sebaliknya, Koalisi Kebangsaan adalah penghargaan sekaligus sikap berdemokrasi yang benar," katanya sambil menandaskan, di negeri manapun tidak ada demokrasi tanpa partai politik.

Syamsudin Haris menambahkan, persoalan kecilnya dukungan dari parlemen bakal dihadapai jika SBY terpilih sebagai presiden. Apalagi peran dan fungsi parlemen amat kuat dan bisa menyulitkan presiden. "Ini akan timbul masalah, sebab presiden akan mengalami kesulitan mengimplementasikan platform politik yang telah dijanjikan," katanya.

Sementara itu, Wakil Sekjen PDIP Pramono Anung menandaskan, dalam membangun sistem demokrasi, kata kunci utamanya adalah ada partai politik yang sehat dan ada rakyat yang bisa menyalurkan aspirasinya kepada partai politik.

Menurut dia, yang terpenting dalam perkembangan demokrasi adalah bahwa segala hal yang dilakukan adalah dalam rangka pembangunan sistem demokrasi.

"Jadi kami tetap beranggapan bahwa walaupun pemilihan presiden secara langsung, tetapi instrumen atau alat yang digunakan untuk membangun, menyalurkan aspirasi itu adalah partai, sehingga rakyat menggunakan partai untuk mengagregasikan aspirasinya," katanya.

Dia mengakui, dalam pemilu secara langsung, rakyat mempunyai kedaulatan untuk menentukan langsung siapa pemimpinnya. "Tapi, sebagai partai politik, tetap mempunyai kewajiban untuk mewujudkan aspirasi rakyat tadi," katanya.

Sutan Batoeghana membantah bahwa jika SBY memimpin negeri ini akan berlaku otoriter. Menurut dia, rakyatlah yang menentukan pemimpinnya, dan pemimpin terpilih akan menghadapi segala tantangan bersama rakyat. "Dukungan rakyat itulah yang membuat kita optimis bisa mengalahkan Megawati. Kita tidak bisa lepas dari rakyat," katanya.

Pada bagian lain, Hatta menandaskan, perubahan tidak bisa diserahkan kepada individu, sebaik apapun dia. Menurutnya, perubahan hanya mungkin dilakukan secara kolektif dan sistemik.

"Individu yang prima sekalipun, tanpa sistem yang kondusif, akan sulit. Sebaliknya, dalam sistem yang baik dan kondusif, siapapun pemimpinnya, bisa bekerja dan melakukan perubahan. Jadi, jangan percayakan perubahan pada orang-perorang," tuturnya.

Hatta menambahkan, Koalisi Kebangsaan merupakan indikator penting bahwa politik Indonesia memasuki era baru. Katanya, Koalisi Kebangsaan yang dibangun empat partai politik merupakan embrio oposisi, dan itu sangat baik dalam perkembangan politik, terutama dalam rangka membangun sistem politik ke arah demokrasi yang lebih baik.

Pada bagian lain, Pramono Anung melihat, popularitas SBY mirip fenomena Inul, cepat populer tetapi sesudah itu tenggelam. Karena itu, untuk mematahkan kepopuleran SBY, Mega harus kerja keras.

"Dia (SBY-red) itu kan kayak Inul yang lagi ngetop pada waktu itu, tapi dibiarkan kan lama-lama melorot sendiri. Dengan apa? Ya kita bekerja di bawah untuk mengambil segmen-segmen yang tidak disentuh SBY," katanya.

Syamsudin Haris juga menegaskan, dari sisi popularitas SBY masih unggul, tapi dari sisi mesin politik Megawati lebih unggul. Siapa yang akan memenangkan pertarungan, sangat tergantung pada siapa yang paling bisa memaksimalkan keunggulan-keunggulan tersebut.

"Sekarang popularitas SBY unggul, tapi memasuki pemilu presiden nanti, bisa saja popularitasnya melorot, kalau partai-partai politik bekerja keras dan berhasil meyakinkan pemilihnya," katanya.

Dia mengakui, koalisi parpol besar tidak memberi jaminan bahwa seluruh jajaran parpol termasuk kader-kader di tingkat bawah akan mengikuti perintah pimpinan partai untuk memilih salah satu pasangan capres. (H-3)

olyn said:

menurut gue...
No comment ah Ntar gw dikejar2 kyk artis. hehehehe...

About this Entry

This page contains a single entry by published on July 19, 2004 2:18 PM.

Warta TNP: Onno W Purbo vs Roy Suryo was the previous entry in this blog.

Kampanye Pemilu Presiden Putaran II, 14-16 Sept 2004 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Powered by Movable Type 4.01