Koalisi Kebangsaan vs. Koalisi Kerakyatan

| | Comments (13)

Dari berita di detik.com dikabarkan bahwa Sekjen PDIP, Sutjipto menilai Koalisi Kerakyatan yang muncul sebagai respon berdirinya Koalisi Kebangsaan sebagai embrio deparpolisasi.

Yang mana menurut beliau lagi, deparpolisasi ini adalah manifestasi dari (eng ing eng)... Orde Baru.

Ini lucu.

Coba tolong dilihat so called Koalisi Kebangsaan ini siapa saja?

  1. Partai Golkar
  2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
  3. PPP
  4. PDS

Selain dari PDS, tiga parpol diataslah, kalo mau yang bisa kita bilang justru bagian dan sisa-sisa dari ORBA.

Tiga parpol diataslah yang ada dan berkolaborasi dengan orba 32 tahun lamanya.

Hingga lucu kalo sekarang orang-orang ORBA ini yang menuduh orang lain (koalisi kerakyatan) yang ORBA.

Cuma satu pihak yang dirugikan deparpolisasi terjadi, yaitu: PARPOL

Tentunya parpol-parpol ini pasti sibuk menyelamatkan diri agar kekuatannya tidak hilang, tapi menyebut pihak lain orba rasanya sih kelewatan. Lagian siapa sih yang tidak orba?

Pertarungan antar koalisi ini lebih baik diberi nama Koalisi Status Quo vs. Koalisi Non Status Quo.

Atau biar lebih jelas lagi, Koalisi Anti Perubahan vs. Koalisi Untuk Perubahan.

13 Comments

avianto said:

yeah right. seperti masalah KOALISI adalah masalah terpenting bangsa yang harus dipecahkan =P.

Heran deh gue sama para petinggi diatas, kayaknya masih ada BERJUTA MASALAH lainnya yang lebih penting daripada sekedar 'deparpolisasi' begini. duh, lama2 gue suruh kirim orang2 ini ke POLAR (kutub) juga deh, biar kerasa dePOLARisasi =P

z.lintas said:

bangsa ini sering menampakkan diri kekanak-kanakan. Yang mo berkoalisi dengan rakyat diributkan, yang mo berkoalisi antar partai juga ribut, australia buat senjata kita ribut, tapi ngurus tki aja tidak becus. Coba lihat Aroyo......cobalah mencontoh yang baek2 dari negara tetangga kita, negara2 yang sehat, maju, coba cari apa sih gali apasih life giving spirit dari bansa2 yang mencetak perkembangan dan kemajuan yang hebat2 itu. Orang Indonesia juga gila kuasa. Kalo udah punya posisi gayanya sudah seperti maharaja, khawatir kalo kekuasaannya dirongrong orang.

avitson said:

Koalisi Rakyat Awal Deparpolisasi


JAKARTA (Suara Karya): Pembentukan koalisi rakyat sebagai tandingan Koalisi Kebangsaan yang dideklarasikan sejumlah parpol merupakan awal deparpolisasi yang akan mengulang kehidupan politik seperti di masa lampau. "Koalisi rakyat merupakan prolog deparpolisasi karena akan mengulang kehidupan politik masa lalu yang membuat parpol hanya menjadi ornamen politik dan pelengkap legalitas kekuasaan supaya kelihatan demokratis," kata Sekjen PDIP Sutjipto di Jakarta, Minggu.

Ditemui di sela acara gerak jalan mengenang Proklamator RI di Jakarta, Sutjipto menganggap koalisi rakyat yang dibentuk pendukung pasangan capres-cawapres SBY-Kalla merupakan gejala antipartai. "Koalisi rakyat tidak bisa dipandang sembarangan atau kita akan kembali ke kondisi masa lalu. Kalau itu yang dimaui, ya silakan," katanya.

Sementara itu, tokoh PDIP Taufiq Kiemas mengungkapkan bahwa Hakim Agung Abbas Said termasuk satu nama kandidat menteri kabinet pasangan Mega-Hasyim bila mereka kelak terpilih. Dia menyebutkan bahwa Abbas dijagokan untuk menempati posisi jaksa agung. "Selain Achmad Ali (pakar hukum di Universitas Hasanuddin, Makassar), kandidat jaksa agung ini adalah seorang pejabat MA, siapa itu ... Abbas," katanya saat berkunjung ke redaksi sebuah harian di Jakarta, Sabtu.

Taufik juga menekankan, kabinet Mega-Hasyim bakal terdiri atas sosok-sosok profesional yang laku dijual. Kabinet Mega-Hasyim, katanya, juga akan merupakan zaken cabinet karena didukung koalisi partai yang kuat. Soal zaken cabinet yang mengakomodasi tokoh-tokoh profesional ketimbang kader partai ini, ujarnya, tidak dimasalahkan partai peserta Koalisi Kebangsaan. "Partai lain setuju," paparnya.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Kampanye Mega-Hasyim/Komite Pelaksana Koalisi Kebangsaan Heri Akhmadi menyatakan, struktur kabinet Mega-Hastim kelak lebih gemuk daripada Kabinet Gotong Royong. Pemekaran struktur kabinet ini, ujarnya, terkait konsentrasi tugas yang harus diemban. "Karena itu, pos kementerian yang saat ini terlalu berat menbgemban tugas akan dimekarkan," ucapnya.

Di Lampung, cawapres Hasyim Muzadi mengaku optimistis bahwa anggota dan simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mendukung Mega-Hasyim pada pilpres putaran kedua, meski partai tersebut belum mengeluarkan sikap politik resmi. "Saya kira PKB belum ambil keputusan. Tetapi sesungguhnya gerakan saya langsung ke warga karena mereka anggota NU," katanya.

Menurut Hasyim, pernyataan sejumlah petinggi PKB yang cenderung mendukung pasangan SBY-Kalla hanya merupakan klaim, bukan substansi para pemilih. "Kita tidak boleh terjebak di situ. Satu dua orang bisa memberikan pernyataan. Itu klaim mengatasnamakan rakyat. Padahal tidak begitu," ujarnya.

Hasyim mengaku tak khawatir oleh pertemuan beberapa kali Ketua Majelis Syuro PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan SBY, karena pihaknya setiap saat juga melakukan kontak. "Gus Dur buat saya bukan orang lain. Memang partai-partai punya variasi untuk melakukan komunikasi," katanya.

Hasyim juga menilai, saat ini memang terjadi tarik-menarik dengan semua institusi partai dan ormas untuk mendukung pasangan capres dan cawapres. Namun dia tidak terpengaruh masalah tersebut karena lebih tertarik langsung masuk ke akar rumput warga NU yang lebih konkret daripada terlibat dengan institusi.

Hasyim menceritakan, pada pilpres putaran pertama dia tidak menemui warga NU karena menghindari konflik dengan calon lain, yakni Hamzah Haz dan Salahuddin Wahid. Namun menjelang pilpres putaran kedua dia menyatakan bahwa hanya dirinya calon NU sehingga lebih leluasa menemui warga NU yang merupakan pemilih riil.

Di tempat terpisah, Ketua Umum DPP PPP Hamzah Haz mengatakan, keputusan PPP bergabung dalam Koalisi Kebangsaan sudah final sehingga seluruh pimpinan partai harus menghormati keputusan tersebut. "Bagaimanapun pimpinan partai harus menghormati AD/ART partai," katanya.

Menurut Hamzah, pihak yang menolak keputusan partai bergabung dalam Koalisi Kebangsaan tidak banyak. Mereka yang menolak, khususnya yang berasal dari kepengurusan partai, sudah diberi penjelasan mengenai alasan PPP bergabung mendukung pasangan Megawati-Hasyim.

"Mereka yang di struktur sudah kita beri penjelasan dan harus menghormati keputusan partai. Sedangkan yang di luar struktur, silakan. Kita tidak memaksa," kata Hamzah.

Hamzah menambahkan, kepemimpinan partai dari pusat hingga ke tingkat ranting harus mampu memberi penjelasan rasional mengenai alasan PPP bergabung dengan Koalisi Kebangsaan kepada para anggota dan simpatisan partai.

Ditanya mengenai adanya penolakan Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Hamzah mengatakan, karena MPP masuk struktur partai, mereka juga harus menghormati keputusan yang sudah diambil. "Jadi kalau ada satu atau dua orang yang tidak setuju, itu sikap pribadi," ujarnya.

Sementara itu, sejumlah organisasi kemasyarakatan, tokoh adat, dan mahasiswa dimotori Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendeklarasikan Komite Pemenangan Mega-Hasyim (KPMH) di Jakarta, Minggu. Ketua Umum KSPSI Jacob Nuwawea menyatakan, KPMH dibentuk untuk mewadahi sejumlah elemen masyarakat yang memiliki tujuan sama, yakni mengantarkan Megawati ke kursi presiden untuk kali kedua. "Mereka yang tergabung dalam KPMH menilai kepemimpinan Ibu Mega yang berpasangan dengan Pak Hasyim Muzadi telah terbukti dan teruji," katanya.

Jacob menyatakan, awal terbentuknya KPMH adalah banyaknya elemen masyarakat yang menghubunginya untuk menyampaikan dukungan pada Mega-Hasyim. "Daripada semua datang ke saya - padahal saya ini menteri, sehingga saya tidak boleh kampanye - maka KSPSI memfasilitasi terbentuknya forum ini," katanya.

Sedangkan Badan Kerjasama Ulama dan Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia (Bakuppi) mengeluarkan pernyataan yang intinya menyerukan agar anggotanya mendukung pasangan Megawati-Hasyim, karena mereka yakini itu memberikan manfaat besar bagi ulama dan umat Islam. Seruan tersebut disampaikan Ketua Umum Bakuppi KH Hasib Wahab, di Media Center Megawati-Hasyim di Hotel Aryaduta Jakarta, Sabtu.

Di Palembang, Aliansi mahasiswa dan LSM Sumsel yang tergabung dalam Front Perjuangan Sipil (FPS) mendukung duet Mega-Hasyim pada putaran kedua pilpres. Mereka menilai pasangan tersebut lebih mampu menggulirkan reformasi dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. (H-3/Ant/M-1)

nuar said:

yup. orba semua tuh.
termasuk jusuf kalla yg masih anggota golkar.

RI JAya said:

Mega menang indonesia aman,pasti, alternatif lain, nanti dulu

samedi said:

Weleh2 ngatur warganya sendiri yang pada korup di DPR mana2 kaga sanggup masak masih mau manggung lagi to ? yah kalo yang kecipratan pasti mendukung deh !

samad said:

Pemimpin Perempuan Bisa Bawa Bangsa ke Arah Perbaikan
JAKARTA - Aliansi Perempuan Untuk Keterwakilan Politik yang dimotori oleh Nursjahbani Katjasungkana meminta kaum perempuan mendukung calon presiden perempuan, Megawati Soekarnoputri, dalam pemilu presiden 20 September 2004 nanti. Kepemimpinan perempuan dinilai terbukti bisa membawa bangsa ini ke arah perbaikan.

Demikian diutarakan Nursjahbani seusai bertemu Presiden Megawati di istana negara, Selasa (14/9). "Selama satu bulan belakangan ini kami sudah menyerukan agar perempuan memilih perempuan. Itu karena kita konsisten memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam politik," kata Nursjahbani.

Dalam catatannya, kepemimpinan Megawati merupakan salah satu hasil perjuangan kaum perempuan di arena politik. Dukungan diberikan karena selain berhasil memperbaiki kondisi ekonomi makro Indonesia yang sempat morat-marit akibat resesi ekonomi, Megawati secara konsisten juga menjalankan rekomendasi Ketetapan MPR No VI tahun 2003 tentang keterwakilan perempuan di pemerintahan.

"Duduknya Megawati dalam kursi kepresidenan adalah salah satu hasil perjuangan kami. Keterwakilan perempuan dalam kancah politik menjadi penting, agar kebijakan yang dikeluarkan oleh negara bersifat gender," ujarnya.

burpa said:

iya lah... udah terbukti berapa kali ganti presidennya laki-laki... malah mementingkan kekuasaan.
kalo perempuan khan lebih ke ibuan ya... cocoklah ibu pertiwi ini dipimpin oleh seorang ibu...

lukman said:

saya kecewa ibu mega tidak mencerminkan sikap kenegarawanannya dlm wawancara di sctv, dg ucapan yg ketus menolak wartawan yg "tidak mendukungnya" jg dg mencela sikap SBY yg "tidak mengikuti" langkahnya membuat koalisi partai... Kalo diliat memang bukan koakisi kebangsaan tapi koalisi kebangsatan yg kerjanya bagi-bagi kekuasaan...!

sagita said:

betul sikapnya bukan sebagai negarawan,buktinya mana ibu pertiwi dipimpin oleh seorang ibu bisa maju,tetep aja mundur.tergantung ibunya kalau ibu yg satu ini mah jutexxxx abisssssss.

MaRCeL said:

Buat ibu Mega...
Terima kasih telah memimpin bangsa ini selama 5 tahun terakhir ini...
Tapi yang namanya kompetisi ( u/ jadi presiden ) pasti ada menang n ada yang kalah...
klo kalah jangan ngambek donk... =p

Buat Presiden baru kita, Pak SBY...
Selamat berjuang Pak !!! Ingat lho masa depan bangsa Indonesia di tangan Bapak...
Saya bantu doa deh Pak...
CiaYo Pak SBY dan Kabinet Indonesia Bersatunya !!! =)

Pro Kerakyatan said:

Jijik saya melihat para Koalisi Kebangsaan, Macam orang-orang PDI-P, Golkar, P3, dan lain lain.
Mereka kayaknya kaga mau kehilangan kursinya di DPR

elban said:

aku ngliat kedua-keduanya sama saja. semuanya hanya tentang golongan, kepentingan, dan kekuasaan. kayaknya jika mereka konsentrasi pada kemajuan dan sejehteraan masyarakat yang sudah lama menunggu mestinya mereka segera meninggalkan baju koalisi dan bekerja cepat untuk perubahan. ini malah kagak. yang kebangsaan seperti dendam kaarena kekalahan, yang kerakyatan kepedean karena telah menang......semuanya sombong, semuanya arogan!!!!!!

About this Entry

This page contains a single entry by enda published on August 29, 2004 4:49 PM.

PKS Dukung SBY was the previous entry in this blog.

KPK dan sang Kandidat is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Powered by Movable Type 4.01